Tantangan dinas Kebakaran Kota Ternate

Awalludin, Staf Penyuluhan Dinas Kebakaran
Kota Ternate

Agar suatu kota terlindung dari bahaya kebakaran, diperlukan kota tersebut dibagi-bagi menjadi wilayah-wilayah manajemen kebakaran (MWK) dan tiap-tiap MWK tersebut membawahi Pos-pos Pemadam Kebakaran. Penentuan MWK dan Pos pemadam kebakaran tersebut didasarkan pada potensi dan kerawanan atas kebakaran. Beberapa propinsi membentuk Sekretariat bersama dengan sarana dan prasarana yang bisa digunakan bersama tergantung daerah mana yang kebetulan terjadi musibah kebakaran.

Pada umumnya, Dinas Kebakaran mempunyai dua fungsi utama. Pertama, fungsi pencegahan kebakaran yaitu mengantisipasi dan melakukan usaha preventif agar tidak terjadi atau mengurangi serta meminimkan risiko terjadinya kebakaran. Kedua, fungsi penanggulangan kebakaran yaitu segala upaya dan tindakan penyelamatan pada saat terjadinya musibah kebakaran secara efektif dan efisien.  Oleh sebab itu setiap Kantor Pemadam Kebakaran hendaknya bisa merumuskan kebijakan teknis bidang Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran. Selain itu juga harus melaksanakan tugas teknis operasional bidang pencegahan dan penanggulangan kebakaran yang meliputi pencegahan, pembinaan dan penyuluhan, pengendalian operasional pemadaman serta sarana dan prasarana pencegahan dan penanggulangan kebakaran

Permasalahan yang umumnya digunakan Dinas Kebakaran pada saat kinerjanya dinilai jelek oleh masyarakat memang cukup klasik. Beberapa permasalahan tersebut antara lain: (1) Kesulitan mencapai lokasi kebakaran; (2) Volume kendaraan/lalu lintas pengguna jalan cukup padat; (3) Kondisi lingkungan yang tidak menunjang operasional pemadaman kebakaran; (4) Kurangnya peralatan pemadaman kebakaran Dari berbagai permasalahan seperti ini sebetulnya Kantor Pemadam Kebakaran memang tidak bisa berjalan sendiri tanpa koordinasi dengan kantor atau instansi lain yang berhubungan. Misalnya koordinasi dengan DISHUB, PDAM, PT Telkom, PLN dan sebagainya.

Indikator keberhasilan Dinas Kebakaran mempunyai karakteristik yang sama dengan organisasi sektor publik pada umumnya terutama yang yang pure non profit. Indikator ini sangat berbeda dengan sektor bisnis karena sifat output yang dihasilkan Dinas Kebakaran ini lebih banyak bersifat intangible output. Dengan demikian indikator finansial saja tidak cukup untuk mengukur tingkat keberhasilan Kantor Pemadam Kebakaran. Dalam arti bahwa pengukuran keberhasilan Kantor Pemadam Kebakaran mestinya dilakukan secara komprehensif yang meliputi aspek finansial dan non finansial baik bersifat tangible maupun intangible. Indikator keberhasilan yang didesaian harus mempertimbangkan indikator ekonomi, efisiensi, dan efektivitas baik dilihat dari sudut stakeholders dan finansial maupun dari perspektif pelanggan . 

Sebagaimana dipaparkan di atas, Dinas Kebakaran mempunyai fungsi utama yaitu pencegahan kebakaran dan pemadaman kebakaran. Pencegahan kebakaran meliputi semua program, kebijakan, dan kegiatan yang dimaksudkan untuk mencegah terjadinya kebakaran. Fungsi pemadaman kebakaran meiputi semua program, kebijakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk menanggulangi atau mengatasi kebakaran  pada saat bencana tersebut terjadi. Dalam rangka menilai tingkat keberhasilan Kantor Pemadam Kebakaran ini hendaknya dipertimbangkan kedua fungsi utama tersebut. Dalam arti terdapat indikator keberhasilan untuk program dan kegiatan pencegahan dan juga ada indikator keberhasilan untuk program dan kegiatan pemadaman kebakaran. Masing-masing fungsi ini bisa diklasikasikan dan diidentifikasi indikator keberhasilan pada input, proses, output, outcome, manfaat, dan juga dampaknya.